DEMOKRASI DAN KETERGANTUNGAN SOSIAL
Secara konseptual demokrasi dan kesejahteraan( welfare ) merupakan dua konsep yang sangat terkait erat walau tidak harus dibuat paralel. Demokrasi adalah pilihan untuk mewujudkan kesejahteraan. Adalah sangat naif bila demokrasi mengabaikan kesejahteraan. Pilihan demokrasi di negara-negara berkembang pada akhirnya harus dibayar mahal karena harus menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk sebuah demokrasi. Partisipasi publik menjadi taruhan untuk demokrasi, manakala sebagian besar penduduk negeri harus mengorbankan harta dan nyawa untuk demokrasi.
Demokrasi itu sebuah idea yang tidak mudah untuk dicapai. Demokrasi walau tidak tanpa ikatan nilai, tetapi ia merupakan suatu konsep yang utuh dan begitu sulit untuk diinterpretasi tetapi juga tidak sulit untuk diterapkan ketika ia dijatuhkan sebagai pilihan utama. Robert Dahl, Anthony Gidens, atau Jean Baechler, sama-sama melihat demokrasi sebagai sebuah idea, utopia, dan cita-cita yang sangat abstrak sehingga membutuhkan komitmen dan kesiapan semua struktur masyarakat untuknya. Membuat demokrasi menjadi nyata dalam praktek kehidupan politik dan pemerintahan, membutuhkan komitmen dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dengan menempatkanya dalam bebagai perspektif secara proporsional. Meletakan demokrasi dalam perspektif ekonomi misalnya, akan membawa kecenderungan sistem ekonomi liberal dan kapitalis. Dalam sistem negara Kesatuan, prinsip demokrasi diterapkan tidak jarang menimbulkan kecenderungan praktek pemerintahan federal yang kadang tersembunyi di balik praktek asas desentralisasi.
Karena kalau tidak, demokrasi akan menelan korban yang tidak sedikit manakala pelaku dan peminat demokrasi yang latah-latahan akan mudah menelan air liur kenikmatan dibalik praktek demokrasi mereka. Besarnya aksi masa yang dibiayai oleh para kaum berduit menjadikan rakyat sebagai umpan peluru bagi praktek tirani dengan tameng demokratisasi. Argumentasi yang counter produktif bagi mereka adalah membuat interpretasi terhadap demokrasi ke dalam paham-paham partikular lokal. Keadaan ini nampak dalam masa pemerintahan orde lama dan orde baru dengan sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Sedangkan selama masa reformasi ini proses demokratisasi kita mengarah kepada sistem demokrasi yang tidak disadari sangat latah dengan praktek demokrasi liberal. Indikator yang kita ambil dalam semangat demokrasi kita sebagian besar merujuk pada pendapat ketiga ahli di atas antara lain : partisipasi publik yang efektif, sistem Pemilu jurdil, Persamaan hak pilih, pembeberan kebenaran, ( transparansi), kontrol publik ( social control) yang efektif. Argumen ketiga ahli di atas cukup beralasan ketika mereka melihat demokrasi sebagai wahana dan idea yang membebaskan.
Lain lagi dengan Indonesia yang mengatakan dirinya belum demokrasi. Untuk itu generasi reformis menetapkan perjuanganya untuk sebuah demokrasi. Dan mencoba menekan pemerintah untuk melakukan perubahan secara total yang cenderung revolusioner, sehingga kita dan beberapa pihak luar ikut mengklaim bahwa Indonesia sudah mulai berdemokrasi. Perjuangan ini disambut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga tidak urung mereka rela mengorbankan nyawa dan materi yang tidak sedikit. Ada sebagian besar juga yang latah dan mendapatkan keuntungan politik dibalik perjuangan itu dan menari-nari diatas mayat pejuang reformasi. Benar saja kalau tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Tetapi apalah artinya sebuah demokrasi yang telah memakan korban tetapi kurang memberi dampak bagi kesejahteraan rakyat. Apakah demokrasi harus dibayar dengan menggadai kemakmuran itu sendiri atau demokrasi harus menjadi sarana pemakmuran rakyat ?.
Pertanyaan ini menjadi inspirasi bagi tulisan ini kala pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan hajatan besar Demokrasi yakni Pesta Nasional “Pemilu”. Mulai dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden hingga Pemilu Kepala Daerah. Secara politis, biaya yang dikeluarkan untuk hajatan-hajatan ini sangat besar, menyita energi dan perhatian pemerintah bersama masyarakat sehingga tak disadari ikut menggeser tingkat urgensi beberapa aspek kehidupan bangsa ini. Pemilu yang dipandang sangat demokratis dari berbagai pemilu sebelumnya, kini dihadapkan dengan pertanyaan “ untuk apa sebuah pesta demokrasi yang mahal dan menyita tenaga dan perhatian kita semua ?”.
Selanjutnya Pada pertengahan bulan Mei 2005, kita dikejutkan dengan persoalan bangsa yang membuat Kepala Negara menaruh perhatian serius. Kepala negara dikejutkan dengan kasus polio di Jawa Barat, busung lapar dan kekurangan gizi pada sebagian anak bangsa. NTT dan NTB hanya sebagian kecil dari kasus busung lapar, sedangkan Jawa Barat juga merupakan sebagian kecil dari kasus polio di negeri ini. Kalau pemerintah sedikit saja memiliki kejujuran dan berkoban untuk mengabdi secara total, maka kedua persoalan di atas sebenarnya kurang terjadi. Masalah di atas merupakan representasi dari masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Harus diakui bahwa Pemerintah telah gagal memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dua kasus diatas menunjukan ironi dari pembangunan yang kita galakan selama ini. Kemiskinan sebagai contoh masalah global yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara berkembang antara lain Indonesia . Masalah sosial itu secara kwalitatif beriring sejajar dengan pertumbuhan penduduk. Secara kwantitatif laporan pemerintah menunjukan adanya angka penurunan dari tahun ke tahun seiring dengan program pembangunan yang selama ini digencarkan antara lain program pemberdayaan. Secara empiris pembagian beras miskin ( raskin), operasi pasar khusus, selain program pemberdayaan lainya merupakan upaya untuk mengantisipasi masalah kemiskinan rakyat. Tetapi mengapa juga belum tuntas, dan malahan timbul persoalan yang lebih serius yang diindikasikan sebagai bias dari masalah kemiskinan dan dampak dari pola pembangunan akhir-akhir ini ? Program mensejahterakan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan dan Social savety net yang ditawarkan melalui program raskin, dan operasi pasar khusus pada akhirnya menemui persoalan sebagaimana dikatakan oleh Anthony Gidens bahwa “ negara kesejahteraan yang bergantung pada distribusi tunjangan dari atas ke bawah adalah tidak demokratis. Motifnya adalah perlindungan dan kepedulian tetapi hal itu tidak memberi cukup ruang bagi kebebasan personal”. Argumentasi Gidens menunjukan bahwa kebijakan ekonomi yang menciptakan ketergantungan sosial dan ekonomi adalah tindakan negara yang sangat tidak demokratis. Selanjutnya Gidens mengemukakan bahwa resep-resep kesejahteraan justru sering menimbulkan “moral hazard”. Kebijakan kesejahteraan menimbulkan budaya ketergantungan. Seperti tunjangan-tunjangan untuk mengatasi kemiskinan justru menambah tingkat kemiskinan. Maka itu tidak heran laporan KK miskin di berbagai desa semakin meningkat seiring dengan permintaan akan beras OPK, atau raskin.
Dua kasus yang terungkap di atas, merupakan fenomena empirik yang mengemuka sebagai bukti bahwa ternyata perjuangan mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan belum apa-apa. Dari seluruh tatanan ( orde ) pembangunan sejak kemerdekaan, bangsa ini masih bergelut dengan persoalan kemiskinan. Cita-cita untuk menjadi bangsa yang demokratis bukanlah persoalan mudah apalagi dengan alasan memuluskan jalan untuk mengatasi kemiskinan .
Kebijakan yang telah dibuat juga ternyata tidak menjadi sarana pembelajaran bagi pemerintah. Malahan kebijakan kompensasi pasca paket regulasi 1 Oktober 2005 tentang kenaikan BBM lebih mengungkit tingkat ketergantungan sosial dan mematikan prakarsa, inisiatif, gotong royong, karena masyarakat yang sudah miskin dan kurang berdaya selalu dihantui oleh sifat pengharapan akan pemberian gratis dari pemerintahnya. Beberapa nilai sosial, dan kultural yang penah dimiliki masyarakat lokal akhirnya hilang seiring dengan pengembangan pola-pola baru dalam pembangunan. Tingkat ketergantungan sosial semakin tinggi seiring dengan pengembangan pola-pola pembangunan. Pembangunan kita semakin tidak mengakar pada nilai-nilai masyarakat lokal (community base development). Perubahan sosial yang dihasilkan dari pembangunan kita belum menyentuh substansi perubahan karakter dan mental manusia Indonesia . Kita membangun tingkat ketergantungan, dan mematikan semangat keja keras. Melemahkan aspek kemandirian dan otonomi komunitas yang dikooptasi oleh peran pemerintah yang over protection dalam bidang sosial dan ekonomi.
Upaya kita kedepan tentunya bukan semudah membalikan tangan. Kebijakan pembangunan yang memandang masyarakat selalu dari sisi kemiskinan dan sistem pengkategorian masyarakat Indonesia atas beberapa kawasan pembangunan hendaknya tidak menjadi tolok ukur utama karena akan bedampak pada pola pembuatan kebijakan ekonomi. Masyarakat kawasan Timur Indonesia misalnya ; selalu menghadapi cara pandang para investor dengan menggunakan kacamata ketertingalan yang kurang menguntungkan untuk berinvestasi. Kemauan politik pemerintah pusat untuk tidak segan mendesak para investor dalam negeri untuk membangun sentra-sentra industri di kawasan ini secara sukarela dengan argumen untuk merangsang pertumbuhan dan mendorong efek pegerakan eknomi diberbagai sektor. Keseriusan pemerintah pusat untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek multi gate lintas negara, bangsa dan daerah, dengan mengembangkan politik pintu terbuka di berbagai daerah Kabupaten. Para pemimpin daerah hendaknya memiliki ketahanan diri dalam membangun daerah. Sedikit tidak mengurangi kecendrungan menggunakan uang negara secara tidak bertanggunjawab. Semangat raja lima tahunan yang hanya meminta upeti tanpa membangun, harus bergeser ke paradigma raja lima tahunan yang membangun untuk meningkatkan upeti. Managemen pembangunan daerah hendaknya belandaskan kekuatan dan potensi lokal yang digerakan dengan pendekatan community base developmnent. Pembangunan daerah harus dimulai dan berada serta dilakukan oleh masyarakat. Dengan kata lain pembangunan yang demokratis hanya akan tercapai melalui demokratisasi pembangunan dengan mengembangkan nilai kemandirian, dan keberdayaan yang pernah ada di masyarakat kita. Penataan birokrasi pemerintahan yang service oriented, ketimbang lead over and by pass, dan pengembangan qualitiy service mindset dari semua pelaku pemerintahan. Pengembangan karakter institusi dan capasitas organisai pemerintahan yang digerakan oleh perangkat dan aparatur yang handal dan memiliki jaringan dan relasi global yang dapat digerakan dengan potensi lokal., serta memiliki simpati lokal dalam menjaring kekuatan global untuk menggerakan kekuatan lokal yag tersedia berdasarkan local genus.
Berselancar lebih cepat.
Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)
Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)
